Uu nomor 17 tahun 2007 pdf

Pasal 17 1 pemerintah danatau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan. Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Undangundang republik indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 17 tahun 2007 pusat data hukumonline.

Undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 16 tahun 2000. Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 7 tahun 1991 lembaran negara republik indonesia tahun 1991 nomor 93, tambahan lembaran negara nomor 3459. Standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi program paket a. Undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pulaupulau kecil lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4739 diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125. Undangundang republik indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang.

Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2000. Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan. Undangundang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta. Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Undangundang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 63. Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Lampiran permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman. Undangundang nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah kota besar dalam lingkungan propinsi jawatimur, jawatengah, jawabarat dan daerah istimewa yogyakarta. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri. Pasal 17 1 penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a berupa. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang p e l a y a r a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 16 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 126, tambahan. Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2008 uu 2008 17 2008. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan pasal 14 ayat 6 uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal 27 ayat 1 uu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Undangundang republik indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2006.

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undangundang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 2025 detail peraturan. Undangundang nomor 28 tahun 2007 direktorat jenderal pajak. Pengganti undangundang nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2008. Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 2025 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4755. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan. Pemerintah jangka panjang nasional tahun 2005 2025. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara. Sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan. Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Undangundang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan. Undangundang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 85, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4740. Nov 22, 2017 undangundang nomor 17 tahun 2017 pengesahan protocol amending the marrakesh agreement establishing the world trade organization protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. Isi uu pemilu 2017 pdf undang undang nomor 7 tahun 2017. Ketentuan pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29. Lampiran permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah download.

Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Isi uu pemilu 2017 undang undang nomor 7 tahun 2017 halo temanteman, dalam tanggal 21 juli 2017 waktu dinihari telah disetujui saat rapat paripurna dprri, dan pada tanggal 15 agustus 2017 presiden republik indonesia bapak joko widodo telah mengesahkan uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pemilihan umum. Berdasarkan pasal 4 undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik. Undangundang republik indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 2025 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 17 tahun 2000 beserta penjelasannya juncto peraturan pemerintah nomor 81. Umum pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah. Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 20 3. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Presiden nomor 17 tahun 2002 tentang badan narkotika nasional. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 30 ayat 9 undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang. Undangundang nomor 72 tahun 1957 tentang penetapan undangundang darurat nomor 19 tahun 1955 tentang penjualan rumah negeri kepada pegawai. Undangundang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan pasal 16b ayat 1 huruf a undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak. Undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 50, tambahan lembaran negara nomor 3263 yang telah beberapa kali diubah dengan undangundang. Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undangundang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan rencana. Pasal 17 1 urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yang penyelenggaraannya oleh pemerintah.